Akibat Hukum Atas Kewenangan Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi

Suhadi, Antonius (2011) Akibat Hukum Atas Kewenangan Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi. Simbur Cahaya (45). pp. 2607-2616. ISSN 14110-0614

[img]
Preview
PDF
Download (140Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (1976Kb) | Preview

      Abstract

      Karya tulis yang berjudul “Akibat Hukum atas Kewenangan Menteri Keuangan Sebagai Pihak Pemohon Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi” akan menguraikan dan menganalisis ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang undang No.37 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi,perusahaan reasuransi,dana pensiun,atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini kontradiktif dengan penjelasannya yang intinya menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana akibat hukum atas kewenangan Menteri Keuangan sebagai pihak pemohon pailitnya terhadap perusahaan asuransi. Kesimpulan:adanya kewenangan tunggal dari Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi menutup hak debitur,kreditur, dan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pailit sebagaimana yang ditentukan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No.37 Tahun 2004. Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan untuk memailitkan perusahaan asuransi sangat sulit karena dampaknya sangat luas.

      Item Type: Article
      Uncontrolled Keywords: Menteri Keuangan,pailit,perusahaan asuransi dan reasuransi
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: Faculty of Law > Department of Law
      Depositing User: Rudi Kule
      Date Deposited: 30 Apr 2012 20:59
      Last Modified: 30 Apr 2012 20:59
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/811

      Actions (login required)

      View Item