DAMPAK KUOTA 30 PERSEN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DI SUMATERA SELATAN

Ernaningsih, Wahyu (2017) DAMPAK KUOTA 30 PERSEN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DI SUMATERA SELATAN. In: Pancasila Konstitusi & Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan. Thafa Media, Yogyakarta, pp. 189-197. ISBN 978-602-1351-93-2

[img]
Preview
PDF
Download (977Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (2693Kb) | Preview

      Abstract

      Penetapan kuota 30 persen terhadap ketenvakilan peremption di legisiatif dalam kajian gender dinyatakan sebagai tipaya gerakan patriakhi privat ke publik, yang berupa gerakan strategiyang memprivatisosi peremption di dalam rumab tintuk masuk ke dalam ranab politik mtilai dari memberikan hak pilib bingga menjadi colon untiik dipilih dalam dunia po/itik pemerintahan. Person Ion mendasar mengenai capaian kuota 30 persen bagi peremption tintuk berada di dalam legisiatif pada dasarnya masib memiliki polemik dan per/entangan aigumen, bahkan tintuk beberapa daerah di Indonesia target capaian 30 persen tersebut sulit tintuk dipentibi, kondisi inijugo tetjadipada dewan legisiatif di Provinsi Sumatera Selatan. Kendala mtilai dari kurangnya mendapat simpatik dari tvarga korena pengkaderan dilakukan menjelang masa kampanye, bingga persoalan kualitas yang tidak tetpenubi bagi caleg (colon legisiatif) peremption dari beberapa partai politik pengusungnya. Kebijakan Affirmative juga disebut-sebut sebagai suatuyang mempengartibi kondisi kuota 30 persen tidak dapat tercapai, banya karena ingin mengejar persyaratan yang diajukan, terkadang partai po/itik tidak memperiimbangkan kualitas peremption yang dijadikan caleg mewakili partainya, akibatnya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya untiik caleg perempuan tersebut dan mengalihkan hak pilihnya kepada caleg laki-lakiyang lebih populer. Pengkaderan dengan meningkatkan kualitas caleg peremption sejakjauh hari sebelum masa-masa kampanye merupakan salah satu tipaya yang dapat dilakukan demi mencapai target 30 persen kuota ketenvakilan perempuan di partemen. Selain itu tidakan pcrsuasif ditataran lokal scpertiyang telab dilakukan DPRD Sumatera Selatan dengan mengadakan komitmen adanya PAW kepada perempuan yang memberikan suara yang cuktip signiftkan kepada kursi yang didapat oleh pariainya

      Item Type: Book Section
      Uncontrolled Keywords: Affirmatif, Persuasif
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: UNSPECIFIED
      Depositing User: Dody Nopriansyah MbuL
      Date Deposited: 31 Jul 2017 10:52
      Last Modified: 31 Jul 2017 10:52
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/7407

      Actions (login required)

      View Item