DILEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETETANEGARAAN RI

Nurhidayatuloh, nurhidayatuloh (2012) DILEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETETANEGARAAN RI. Jurnal Konstitusi, 9 (1). pp. 113-134. ISSN 1829-7706

[img]
Preview
PDF
Download (1788Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (5Mb) | Preview

      Abstract

      Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal pengujian pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional menjadi persoalan tersendiri dalam sistem penegakkan konstitusi di Indonesia. Keterikatan (binding) pemerintah terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden dalam bentuk "undang-undang". Hal ini dikarenakan Indonesia baru mengakui hukum internasional setelah adanya adopsi khusus tehadap perjanjian internasional. Adopsi khusus ini dibentuk dengan peraturan hukum setingkat undang-undang. Oleh karena berbentuk undang-undang, maka menjadi persoalan tersendiri apakah undang-undang ratifikasi ini dapat dikategorikan ke dalam hierarkis peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga berimplikasi pada dilakukannya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

      Item Type: Article
      Uncontrolled Keywords: Judicial reviev/, Undang-undang Ratifikasi, Mahkamah Konstitusi.
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: UNSPECIFIED
      Depositing User: Dody Nopriansyah MbuL
      Date Deposited: 07 Apr 2017 11:48
      Last Modified: 07 Apr 2017 11:48
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/7199

      Actions (login required)

      View Item