Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan (Studi Hak-Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010

Novera, Arfianna and Arpan, Amrulllah and Turatmiyah, Sri (2012) Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan (Studi Hak-Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010. In: Laporan Penelitian Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

[img]
Preview
PDF (Cover Perlindungan Hukum)
Download (264Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF (Isi Perlindungan Hukum)
    Download (11Mb) | Preview

      Abstract

      Penelitian dengan judul : “ Perlindungan hukum anak di luar perkawinan (studi hak-hak keperdataan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No 46/PUU-VIII/2010) dengan metode pendekatan yuridis normative dengan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah anatara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/ administrasi perkawinannya, anak dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Anak tersebut tetap mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya, seperti mendapatkan akte kelahiran, hak warisa dan pemenuhan nafkah dari ayah biologisnya. Mengharapkan kepada pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan eparturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkaiwnan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud. Kata Kunci : Anak luar kawin, hak-hak independen.

      Item Type: Conference or Workshop Item (Other)
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: Faculty of Law > Department of Law
      Depositing User: Dody Nopriansyah MbuL
      Date Deposited: 01 Apr 2016 09:43
      Last Modified: 01 Apr 2016 09:43
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/6320

      Actions (login required)

      View Item