Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak

Nashriana, Nashriana (2011) Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak. Simbur Cahaya (36). pp. 711-724. ISSN 14110-0614

[img]
Preview
PDF
Download (104Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (2825Kb) | Preview

      Abstract

      Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin,agak kelak dapat berpatisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.Pada hakikatnya,anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental,fisik,dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.Bagi anak yang melakukan kenakalan,pasal 1 ayat 1 jo Pasal 4 ayat 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa usia minimum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah 8 tahun.Namun dalam kenyataannya,bagi anak yang berusia di bawah 8 tahun tetap dilakukan pemeriksaan sampai ke pengadilan,seperti pada kasus controversial yang menimpa seorang anak yang bernama raju.Hal ini disebabkan karena UU tersebut tidak mengatur secara tegas pada tahap pemeriksaan mana seorang anak harus memenuhi usia 8 tahun tersebut.Seharusnya UU mengatur bahwa pada tingkat pemeriksaan tingkat kepolisian,usia minimum tersebut harus sudah dipenuhi,dan bukan ketika anak diperiksa pada tahap persidangan

      Item Type: Article
      Uncontrolled Keywords: urgensi,Minimum Age Responsibility,hukum Pidana Anak
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: Faculty of Law > Department of Law
      Depositing User: Rudi Kule
      Date Deposited: 14 Mar 2012 12:51
      Last Modified: 14 Mar 2012 12:51
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/622

      Actions (login required)

      View Item