Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Basyeban, Abunawar (2008) Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Simbur Cahaya, XIII (35). pp. 663-681. ISSN 14110-0614

[img]
Preview
PDF
Download (116Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (420Kb) | Preview
      [img]
      Preview
      PDF
      Download (1543Kb) | Preview
        Official URL: http://unsri.ac.id

        Abstract

        DPD Merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkeduddukan sebagai lembaga negara. Kedudukan DPD dalam struktur kelembagaan RI sangat lemah. Secara implisit, kedudukan DPD berada di bawah Presiden dan DPR. Dalam, amandemen ketiga UUD masih mengebiri kewenagan DPD. Begitu juga dalam beberapa undang-undang (UU) turunannya seperti UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk). Baik dalam Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD dan Pasal 42 maupun pasal 43 UU Susduk, menunjukan betapa terbatasnya wewenang DPD. DPD hanya ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi darah dan memberikan pertimbangan kepada DPR saat DPR melaksanakan wewenang. Melihat kekuatan dan wewenang DPD yang terbatas dan tidak serta dengan DPR maka akan lebih tepat menyebut sistem perwakilan Indonesia adalah too soft bikameralism. Secara operasional, format dan ruang politik DPD di atur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU tersebut secara eksplisit dikatakan bahwa fungsi DPD hanya sebatas mengajukan usulan, ikut dalam pembahasan, pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap UU tertentu (pasal 41). Tidak ada fungsi dan wewenang DPD yang dapat memutuskan, menyetujui atau menolak suatu UU. Dengan ruang konstitusi yang demikian sempit, DPD sulit diharapkan memaksimalkan mandat dari daerah dalam waktu cepat. DPD dalam masa yang akan datang harus mendafatkan funsi dan peran yang utuh sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagaiman halnya DPR. Dengan begitu, DPD juga memiliki wewenang leegislasi, pengawasan dan anggaran dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik masing-masing dewan dan untuk mengatsi kebutuhan politik yang mungkin terjadi. DPD sudah selayaknya diberi wewenang yang sama dengan DPR sehingga apa yang diperjuangkan oleh anggota DPD guna kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan

        Item Type: Article
        Uncontrolled Keywords: Peran DPD, Sistem Ketatanegaraan
        Subjects: K Law > K Law (General)
        Divisions: Faculty of Law
        Depositing User: meria meri meri
        Date Deposited: 22 Jul 2015 16:03
        Last Modified: 22 Jul 2015 16:03
        URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/5611

        Actions (login required)

        View Item