Meretas Jalan Bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Pemahaman Terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis Dan Nonpositivis Dalam Kehidupan Berhukum Di Indonesia

Muntaqo, Firman (2007) Meretas Jalan Bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Pemahaman Terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis Dan Nonpositivis Dalam Kehidupan Berhukum Di Indonesia. In: Membedah Hukum Progresif. Penerbit Buku Kompas, pp. 151-203. ISBN 978-979-709-263-4

[img]
Preview
PDF
Download (1019Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (18Mb) | Preview

      Abstract

      Kondisi Hukum di Indonesia sebelum reformasi tidak mampu memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan, apalagi memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Rezim Orde Baru beranggapan telah melaksanakan peemrintahan atas dasar kepastian dan keadilan, serta berusaha merealisasikannya melalui berbagai program yang disebut dengan istilah “pemerataan”, mulai dari pemerataan memperoleh pendidikan sampai pada pemerataan memperoleh kesehatan (yang sebenarnya memang merupakan kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah dimanapun).Pada zaman Orde Baru, rakyat yang diwakili oleh MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten kedudukannya tidak lebih sebagai lembaga yang “melegalisasi” kewenangan pemerintah/eksekutif. Peran eksekutif dalam membuat berbagai peraturan perundang-undangan demikian kuatnya, dikarena eksekutif lebih mengetahui keadaan lapangan atau kondisi rakyat, memiliki kemampuan, dana, dan ahli yang mampu membuat hukum untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Pemerintahan ini diistilahkan dengan pemerintahan “Heavy Executive”.Tanpa mengikuti perkembangan alur pertumbuhan hukum modern (Mazhab Hukum Positivis) Indonesia tidak akan menjadi negara dan bangsa yang modern dan maju. Pemerintah Orde Baru yang cenderung represif semakin mendorong rakyat untuk melakukan gerakan untuk menurunkan rezim Orde Baru dan mengubah praktik pemerintahan yang “Heavy Executive” yang dirasakan tidak mampu merespon rasa kepastian dan keadilan hukum yang berkembang di masyarakat. Reformasi dilakukan dengan melakukan eksperimentasi penerapan pemerintahan atas dasar sistem “Check and Balance”, yaitu memberikan keseimbangan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

      Item Type: Book Section
      Uncontrolled Keywords: Pemerataan, Melegalisasi, Heavy Executive
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: UNSPECIFIED
      Depositing User: Dody Nopriansyah MbuL
      Date Deposited: 04 Apr 2014 11:03
      Last Modified: 04 Apr 2014 11:03
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/3917

      Actions (login required)

      View Item