Politik Hukum Pertanahan di Bidang Perkebunan di Indonesia (Identifikasi Sasaran Reformasi Agraria / Pertanahan di Bidang Perkebunan)

Muntaqo, Firman (2005) Politik Hukum Pertanahan di Bidang Perkebunan di Indonesia (Identifikasi Sasaran Reformasi Agraria / Pertanahan di Bidang Perkebunan). Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2 (4). 14 -28. ISSN 0854 2031

[img]
Preview
PDF
Download (802Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (10Mb) | Preview

      Abstract

      Berdasarkan politik agrarian populis atau neo-populis yang dianut UUPA, seharusnya yang berkembang saat ini adalah usaha perkebunan dengan luas pemilik HGU antara 5 sampai 25 ha yang dimiliki oleh satuan keluarga petani yang terhimpun dalam wadah koperasi sebagaimana yang diatur pada pasal 25 ayat 2 UUPA. Namun, kenyataannya saat ini petani tersubordinasi dan lebih banyak terbarjinalkan menjadi buruh perkebunan pada perusahaan perkebunan yang menguasai tanah ribuan hektar. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dan kebijaksanaan pertanahan di bidang perkebunan belum mencapai hasil sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dan UUPA, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tani

      Item Type: Article
      Uncontrolled Keywords: Politik Hukum, Populis, Neo-Populis, Kapitalis, Otoritarian, Landreform
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: UNSPECIFIED
      Depositing User: Dody Nopriansyah MbuL
      Date Deposited: 04 Apr 2014 10:42
      Last Modified: 04 Apr 2014 10:42
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/3913

      Actions (login required)

      View Item