MENEGUHKAN KEMBALI KEDAULATAN MARITIM INDONESIA: TATANGAN DAN PELUANG DARI PERSPEKTIF POLITIK DAN KEAMANAN

Taqwa, Ridhah (2010) MENEGUHKAN KEMBALI KEDAULATAN MARITIM INDONESIA: TATANGAN DAN PELUANG DARI PERSPEKTIF POLITIK DAN KEAMANAN. In: Pengutan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim: Kajian dari Berbagai Perspektif. Nadi Press, Yogyakarta, pp. 41-56. ISBN 978-602-95005-7-8

[img]
Preview
PDF (Membahas usaha untuk meneguhkan kedaulatan bangsa di kawasan maritim sehingga dapat meningkatkan nasionalisme dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Secara hukum kita telah berdaulat terhadap wilayah maritim, tetapi secara sosial ekonomi dan politik, kedaula)
Download (13Mb) | Preview

    Abstract

    Abad 21 akan menjadi abad maritim. Karena itu, kedaulatan maritim penting diteguhkan kembali. Secara hukum kita telah berdaulat terhadap wilayah maritim, tetapi secara sosial ekonomi dan politik, kedaulatan itu masih perlu dipertanyakan. Indikasi ketidakberdayaan kita terhadap wilayah tersebut, karena banyak sumberdaya alam yang belum sepenuhnya diposisikan atau diperuntukkan bagi memakmurkan bangsa. Ada banyak kekayaan maritim berupa minyak, gas, emas dan berbagai biota laut dinikmati oleh bangsa lain. Perdagangan jalur laut banyak dimanfaatkan negara lain. Secara historis, bangsa kita memang pernah mengalami kejayaan di bidang maritim, sebut masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Singosari, Samudra Pasai, dan Goa-Tallo. Para nelayan kita juga dikenal sebagai pelaut ulung yang menaklukkan lautan India, lautan Pasifik, Laut Cina Selatan dan sebagainya. Namun, demikian kita bangsa kita dalam penguasaan atau kedaulatan wilayan maritim, baik dari sisi politik pertahanan, ekonomi dan sosial budaya. Belum lagi sejumlah bentuk kriminal kini paling rawan terjadi di kawasan maritim, seperti ellegal fishing, illegal migrant, pembajakan atau perompakan, dan berbagai kejahatan lainnya. Harapan terhadap pengembalian kedaulatan maritim masih terbuka luas dengan berbagai usaha antara lain penegasan wilayah teritorial, peningkatan sumberdaya manusia kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar, penegakan hukum terhadap tindak kriminal di laut, kebijakan maritim yang memihak pada kepentingan bangsa dan negara, penguatan kekuatan armada maritim (AL) dan pengembangan sinergitas antar-institusi terkait (Dewan Maritim Indonesia). Kata Kunci: kedaulatan maritim, illegal fishing, penegakan hukum, wilayah terotorial, keamanan dan pertahanan.

    Item Type: Book Section
    Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
    Divisions: Faculty of Social and Political Sciences > Department of Sociology
    Depositing User: Taqwa Ridho
    Date Deposited: 27 Jan 2014 15:58
    Last Modified: 27 Jan 2014 15:58
    URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/3386

    Actions (login required)

    View Item