Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Perempuan Dan Anak Di Indonesia

Zuhir, Mada Apriandi (2005) Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Perempuan Dan Anak Di Indonesia. Working Paper. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

[img]
Preview
PDF
Download (170Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (73Mb) | Preview

      Abstract

      Dalam trafficking in persons report 2001, Indonesia dilaporkan sebagai Negara yang memiliki korban trafficking perempuan dan anak dalam jumyanh yang besar, akan tetapi pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standar-standar minimum, serta belum melaksanakan upaya yang berarti dalam memenuhi standar ini. Pada saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang trafficking, sehingga dianggap kurang serius mengatasi persoalan manusia dan kemanusiaan ini. Berdasarkan latar belakang ini, perlu diteliti dan dianalisis, pertama, faktor-faktor dominan yang secara fundamental menyebabkan terjadinya trafficking perempuan dan anak di Indonesia, dan kedua, eksplisitas dan komprehensivitas bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban trafficking diformulasikan dalam hukum positif di Indonesia.Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normative yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis sosiologis/empiris. Penelitian ini dilakukan pada dua (2) lokasi, yaitu D.K.I. Jakarta dan Kota Palembang. Data dalam penelitian ini meliputi data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer dalam penelitian lapangan adalah wawancara mendalam (Indepth-interview) dan pengamatan tanpa partisipasi (nonparticipation observation). Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan coding dan analisis datanya secara deskriptif-analitis-kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, faktor-faktor dominan yang secara fundamental menyebabkkan terjadinya trafficking perempuan dan anak di Indonesia adalah: 1) fator kepentingan ideologis-kapitalis, yaitu praktek ekonomi provitalisme individual dan kolektif yang mengkonsepsikan manusia sebagai komoditas yang dibangun oleh rezim ekonomi kapitalis; 2) faktor struktur social-kultural yang patriarkis, yaitu struktur social-kultural masyarakat patriarkis yang menderogasi perempuan dan juga anak dalam posisi subordinat; 3) faktor kemiskinan, yaitu keinginan memperoleh jaminan finansial sebagai konsesi atas kemiskinan di daerah asalnya; 4) faktor pergeseran keterlibatan perempuan dari sector ekonomi domestic ke sector ekonomi public, yang disebabkan oleh terbukanya akses komunikasi dan norma-norma social-kultural; 6) faktor immaturitas anak, artinya usia dan kematangan jiwa anak menjadikan anak sebagai “target“ kejahatan; 7) faktor ketidakpedulian social, artinya “ketidakpedulian” dan sikap “acuh tak acuh” lingkungan sekitar anak perperan dalam proses viktimisasi anak. Kedua, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban trafficking di Indonesia, baik secara konvensional maupun dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, secara normatif telah diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, dapat disumpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban trafficking di Indonesia meskipun telah diformulasikan cukup eksplisit, akan tetapi mekanismenya belum diformulasikan secara komprehensif.Dalam upaya mengeliminasi faktor-faktor yang secara fundamental menyebabkan terjadinya trafficking perempuan dan anak di Indonesia, maka disarankan: 1) Pemerintah dan segenap elemen masyarakat Indonesia perlu mengembangkan, memahamkan, dan menginternalisasikan nilai-nilai (ideologis) bahwa perempuan dan anak bukanlah komoditas, melainkan manusia yang bermartabat; 2) Pemerintah dan segenap elemen masyarakat Indonesia perlu menstrukturisasi stuktur social-kultural masyarakat Indonesia agar menjadi lebih adil, seimbang dan koordinatif terhadap keberadaan perempuan dan juga anak; 3) Pemerintah wajib segera mengentaskan kemiskinan structural dan kultural yang masih banyak dialami oleh rakyat Indonesia; 4) Pemerintah, harus segera menata system manajemen SDM, utamanya manajemen penempatan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, sesuai dengan standar internasional guna mengeliminasi terjadinya risiko eksploitasi tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja perempuan dan anak;Selanjutnya, dalam upaya melindungi perempuan dan anak korban trafficking di Indonesia, maka disarankan: 1) Pemerintah hendaknya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban trafficking berdasarkan atas model, skala dan standar perlindungan internasional. Untuk itu, konvensi-konvensi internasional menyangkut perlindungan perempuan dan anak segera diratifikasi dan ditindaklanjuti; 2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera mempercepat pembahasan, persetujuan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang harus memuat pasal-pasal tentang pemberantasan trafficking perempuan dan anak secara eksplisit dan komprehensif; 3) Pemerintah segera memberlakukan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban trafficking dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia; 4) Pemerintah segera meratifikasi konvensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan melakukan kerjasama antarnegara yang intensif, bila bersifat bilateral, misalnya perjanjian ekstradisi, mutual assistance in criminal matters, transfer of proceeding antara dua Negara, dan dapat pula bersifat multilateral

      Item Type: Monograph (Working Paper)
      Uncontrolled Keywords: trafficking,yuridis,sosiologis,empiris,ekonomi,
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: Faculty of Law > Department of Law
      Depositing User: Rudi Kule
      Date Deposited: 20 Sep 2013 12:47
      Last Modified: 20 Sep 2013 12:47
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/2702

      Actions (login required)

      View Item