Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia Di Bidang Hak Azazi Manusia

Zuhir, Mada Apriandi (2010) Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia Di Bidang Hak Azazi Manusia. Simbur Cahaya (41). pp. 1479-1496. ISSN 14110-0614

[img]
Preview
PDF
Download (161Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (8Mb) | Preview

      Abstract

      Hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negative dari kemanusian. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin adanya hak-hak sipil, politik, eknonomi, sosial dan budaya dalam UUD 1945, yang mewajibkan Negara, terutama pemerintah, melakukan serangkaian tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif atas perlindungan dan jaminan terhadap HAM. Jaminan perlindungan dan pelaksanaan HAM internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum domestic, namun dimaksudkan untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM lebih efektif dalam hukum nasional. Tidakan ratidikasi oleh Negara, hendaknya diikuti dengan adopsi ke dalam hukum nasional dan diimplementasikan pada level nasional. Dalam konteks kewajiban Negara, kekuasaan tertinggi suatu Negara yang diakui dalam sistem hukum internasional, mangandung kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedulatan tersebut. Suatu Negara harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai anggota masyarakat internasional. Berkaitan dengan HAM, konsekuensi dari suatu Negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional adalah; merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada, mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang, dan membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya. Diplomasi HAM harus dilakukan secara mutlak, peran aktif di level internasional dipadukan dengan pembaharuan, reformasi, sosialisasi informasi, demokratisasi serta penghormatan dan pemajuan HAM di dalam negeri. Kemajuan teknologi dan informasi membuat diplomasi pada hari ini, tidak dapat lagi menutupi pelanggaran HAM yang terjadi

      Item Type: Article
      Uncontrolled Keywords: HAM Hukum Nasional,Hukum Internasional,Kewajiban Negara, Diplomasi
      Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
      K Law > K Law (General)
      Divisions: Faculty of Law > Department of Law
      Depositing User: Rudi Kule
      Date Deposited: 20 Sep 2013 12:46
      Last Modified: 23 Sep 2013 13:30
      URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/2697

      Actions (login required)

      View Item