Tantangan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Menyambut Universal Health Coverage

Misnaniarti, Misnaniarti (2013) Tantangan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Menyambut Universal Health Coverage. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Indralaya Kab.Ogan Ilir. (Unpublished)

[img] PDF (Tantangan Jamkesda dalam rangka Universal Health Coverage) - Other
Restricted to Registered users only

Download (84Kb) | Request a copy

    Abstract

    Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Sehingga dapat memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Jika implementasi UU SJSN ini terlaksana sepenuhnya maka Pemerintah akan melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui Universal Health Coverage (UHC) yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2014. Akan timbul pertanyaan, bagaimana posisi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) lainnya. Sedikit banyaknya akan menghadapi beberapa permasalahan dan tentu akan ada masyarakat yang dijamin oleh Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional. Padahal dalam penyelenggaraan asuransi ada namanya prinsip indemnitas dimana tidak boleh ada duplikat jaminan sosial, sehingga tidak boleh ada masyarakat yang terjamin oleh dua program dengan tujuan berspekulasi untuk mencari untung. Sehingga melalui makalah ini akan dikaji apa saja tantangan dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan daerah di Indonesia menghadapi Universal Health Coverage. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis tantangan yang ada dalam penyelenggaraan kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menyambut Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2014. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui konteks (context), konten (content), peran aktor (actor) dan proses penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Jamkesda oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya tidak menyalahi konteks kebijakan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Pelaksanaan Jamkesda masih diperlukan karena cakupan peserta pada Universal Health Coverage dilakukan secara bertahap, dimana pada tahun 2014 masih sekitar 70.6 juta jiwa belum dapat di-cover. Selain itu jika Universal Health Coverage sudah mencakup semua penduduk pada tahun 2019, maka pelaksanaan Jamkesda perlu penyesuaian pada konten (isi) kebijakannya berupa penyelenggaraan pelayanan di luar (suplementer) yang ditangung oleh BPJS maupun pelayanan pelengkap (komplementer) sehingga tidak terjadi duplikasi jaminan. Disarankan kepada Pemerintah daerah agar dalam jangka pendek dapat mengetahui jumlah masyarakat yang tidak masuk cakupan sebagai peserta yang dikelola oleh BPJS pada tahun 2014 mendatang. Sehingga masyarakat inilah yang menjadi sasaran program Jamkesda di wilayahnya. Selain itu agar Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat di daerahnya, baik yang bersifat suplementer maupun komplementer, sehingga pelayanan yang diberikan dalam program Jamkesda dapat bermanfaat secara tepat guna dan tepat sasaran

    Item Type: Other
    Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
    Divisions: Faculty of Public Health
    Depositing User: S.KM, M.KM Misnaniarti Misnaniarti
    Date Deposited: 01 May 2013 17:00
    Last Modified: 01 May 2013 17:00
    URI: http://eprints.unsri.ac.id/id/eprint/1960

    Actions (login required)

    View Item